Bengkulu – Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu, Rodi, S.Kom., MM memimpin rapat dengar pendapat (hearing) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu untuk membedah persoalan penanganan sampah yang belakangan memicu aksi protes para pengangkut sampah (drefter). Pertemuan ini difokuskan pada hambatan teknis di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berdampak langsung pada terganggunya layanan angkut sampah.
Dalam hearing tersebut, Komisi II menyoroti kondisi akses jalan menuju TPA yang dinilai menjadi titik masalah utama. Jalan yang sempit serta berlumpur saat musim hujan membuat armada pengangkut kesulitan masuk ke lokasi, sehingga proses pembuangan sampah tidak berjalan normal.
Menurut Rodi, situasi di lapangan menjadi pemicu utama munculnya aksi protes para pengangkut sampah beberapa waktu lalu. Ia menegaskan persoalan tersebut lebih bersifat teknis, bukan karena kelalaian pihak tertentu.
“Kendala terbesar memang ada di akses jalan TPA. Ketika hujan turun, kondisi jalan menjadi becek dan kendaraan pengangkut tidak bisa masuk. Ini yang kemudian memicu gejolak di lapangan,” ujarnya di Kantor DPRD Kota Bengkulu, Senin (2/1/2026).
Rodi menekankan Komisi II tidak menyudutkan pemerintah maupun para drefter. Ia menyebut protes yang terjadi merupakan akumulasi persoalan operasional yang harus segera dicarikan solusi bersama. Ke depan, perbaikan akses jalan menuju TPA akan menjadi program prioritas agar gangguan serupa tidak kembali terulang.
Selain membahas persoalan teknis TPA, hearing juga mengulas rencana penguatan Peraturan Daerah (Perda) Persampahan yang akan disesuaikan dengan pemberlakuan KUHP/KUHAP baru. Dalam regulasi tersebut direncanakan ada penambahan sanksi tegas, termasuk sanksi sosial bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan.
Meski begitu, Rodi menegaskan penerapan sanksi tetap harus diimbangi pendekatan persuasif berbasis kearifan lokal melalui peran RT dan kelurahan. Sosialisasi dan pembinaan dinilai tetap menjadi kunci keberhasilan penegakan aturan.
Ia juga mengapresiasi mulai tumbuhnya program bank sampah dan pelatihan pemilahan sampah di tingkat lingkungan. Komisi II mendorong DLH Kota Bengkulu memperluas edukasi pengelolaan sampah rumah tangga, termasuk pemilahan, konsep 3R (reduce, reuse, recycle), serta penanganan sampah B3.
Menurutnya, strategi paling efektif adalah memperkuat pemilahan sampah dari sumbernya. Dengan sistem tersebut, hanya sampah residu yang dikirim ke TPA sehingga volume timbunan bisa ditekan secara signifikan.
“Kalau pemilahan sudah dilakukan dari rumah, sampah organik bisa diolah jadi kompos dan sampah bernilai ekonomi bisa didaur ulang. TPA cukup menerima residu. Jadi solusinya bukan sekadar perluasan lahan, tapi mengurangi beban dari hulu,” jelas Rodi.
Sementara itu, Plt Kepala DLH Kota Bengkulu, Afriyenita, S.Pt., M.E., mengungkapkan pihaknya masih menghadapi keterbatasan sarana pendukung di TPA. Saat ini hanya tersedia satu unit alat berat, sehingga penataan dan pengelolaan timbunan sampah belum maksimal.
DLH, kata dia, membutuhkan tambahan alat berat seperti ekskavator dan dozer agar operasional di TPA berjalan lebih efektif. Di sisi lain, pihaknya terus mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dengan melibatkan kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta memperkuat peran bank sampah.
DLH juga merencanakan pengadaan mesin pemilah sampah di TPA untuk memisahkan sampah organik dan anorganik secara otomatis, meniru sistem di daerah yang pengelolaan sampahnya sudah lebih maju.
Terkait regulasi, Afriyenita berharap Perda Persampahan yang sedang dibahas segera disahkan, termasuk ketentuan sanksi tambahan berupa kerja sosial bagi pelanggar. Dari sisi anggaran, Pemerintah Kota Bengkulu telah menyiapkan sekitar Rp3,5 miliar untuk pembelian lahan yang direncanakan menjadi lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
“Ke depan, kami ingin TPA tidak hanya menjadi lokasi pembuangan akhir, tetapi berkembang menjadi pusat pengolahan sampah yang modern dan ramah lingkungan,” tutupnya. Pewarta: Robi Jalu
