katakritis.info, Bengkulu – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Sumatera Selatan Wilayah Kerja Bengkulu melaksanakan audiensi strategis dengan Sentra “Dharma Guna” Kementerian Sosial di Provinsi Bengkulu pada Rabu (6/5/2026) pukul 09.00 WIB. Pertemuan lintas instansi ini digelar dalam rangka meningkatkan sinergi dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga, khususnya guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di tingkat daerah.
Audiensi penting tersebut diterima langsung oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra “Dharma Guna”, Septian Saragih, dan berlangsung dalam suasana hangat serta penuh semangat kolaborasi. Pertemuan tatap muka ini menjadi langkah awal yang konkret dalam mempererat hubungan kelembagaan antarinstansi pemerintah di wilayah Bumi Raflesia, sekaligus menyelaraskan persepsi mengenai program pelayanan publik yang humanis.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Kanwil KemenHAM Sumsel Wilker Bengkulu menyampaikan maksud dan tujuan utama audiensi, yakni untuk menjalin komunikasi yang efektif, memperkuat koordinasi, serta membahas berbagai potensi kerja sama jangka panjang. Kerja sama ini difokuskan dalam mendukung aspek Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Pemenuhan, dan Penegakan Hak Asasi Manusia (P5HAM) di seluruh wilayah kerja Provinsi Bengkulu.
Pembahasan intensif selama pertemuan diarahkan pada upaya mendorong penguatan pelayanan publik berbasis HAM, perlindungan optimal terhadap kelompok rentan, serta sinergitas program pemberdayaan sosial. Sentra “Dharma Guna” sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Sosial dinilai memiliki peran yang sangat strategis dalam melakukan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi langsung pada prinsip-prinsip HAM.
Merespons hal tersebut, Septian Saragih menyambut baik pelaksanaan audiensi dan menyampaikan komitmen penuh Sentra “Dharma Guna” untuk terus membuka ruang koordinasi serta mendukung penuh kolaborasi program ke depan. Melalui sinergi ini, diharapkan terbangun hubungan kerja yang semakin kuat dalam mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial yang inklusif, responsif, dan berbasis penghormatan hak asasi manusia bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta kelompok rentan lainnya.
pewarta: Man
