BENGKULU – Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Provinsi Bengkulu, Asman, menargetkan pembangunan sebanyak 1.500 unit rumah pada tahun 2026. Target ini disesuaikan dengan jumlah proyek yang tengah berjalan, terutama pembangunan rumah subsidi di kawasan Kota Bengkulu.
Asman mengungkapkan, pembangunan rumah subsidi saat ini lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, meskipun beberapa proyek juga masih berlangsung di kabupaten. Namun, ia menyoroti adanya hambatan serius dalam proses perizinan yang dinilai berjalan lambat di tingkat pemerintah kota.
Menurutnya, sebagian besar pengembang sebenarnya telah memenuhi berbagai persyaratan teknis, mulai dari kesiapan lahan hingga analisis tata ruang dan potensi banjir. “Semua sudah siap, tetapi banyak izin yang masih tertunda dan belum diterbitkan,” jelasnya.
Kondisi ini, lanjut Asman, berdampak langsung pada iklim usaha para pengembang. Tidak sedikit anggota APERSI yang akhirnya menunda ekspansi proyek meski telah memiliki lahan, lantaran khawatir proses perizinan tidak kunjung rampung. Padahal, sebagian besar pengembang bekerja sama dengan pihak perbankan, sehingga membutuhkan perputaran modal yang cepat.
“Ketika lahan sudah dibeli namun izin tertahan satu hingga dua bulan, pengembang tetap harus menanggung bunga bank. Ini jelas menjadi beban tambahan,” tegasnya.
Selain itu, Asman juga menyoroti persoalan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya dikenal sebagai IMB. Ia menyebutkan bahwa untuk rumah subsidi, retribusi PBG seharusnya gratis sesuai kebijakan pemerintah pusat. Namun di lapangan, pengembang masih dikenakan biaya.
Hal ini dinilai menimbulkan ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah. Padahal, program strategis nasional seperti target pembangunan 3 juta rumah membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah agar dapat berjalan optimal.
Sebagai perbandingan, pada tahun 2025 lalu realisasi pembangunan rumah oleh anggota APERSI Bengkulu mencapai sekitar 1.000 unit. Dengan berbagai kendala yang masih terjadi, Asman berharap pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan perizinan sehingga target 1.500 unit rumah pada 2026 dapat tercapai, sekaligus mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
